logo

Supa AI

Latent Space

Back

Kades Nusajati Ancam Wartawan Usai Kasus Tanah Fiktif Rp93 Juta

Curated by Supa AI

đź’° Economy
Source 1
Source 2
2 Sources
Last updated 26 d ago
Kades Nusajati Ancam Wartawan Usai Kasus Tanah Fiktif Rp93 Juta

Ringkasan

  • Kepala Desa Nusajati, Suparno, diduga menghina profesi wartawan dengan sebutan "bajingan" melalui pesan WhatsApp setelah diberitakan mengenai dugaan penjualan tanah bengkok fiktif yang merugikan warga hingga Rp93 juta.
  • Tindakan Suparno ini menuai kritik tajam karena dianggap menunjukkan karakter kepemimpinan yang buruk dan anti-kritik, serta mencederai kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.
  • Insiden ini terjadi di tengah laporan The Indonesian Institute yang menyoroti kelemahan kelembagaan dan supremasi hukum di Indonesia pada tahun 2025, meskipun indeks kebebasan ekonomi meningkat.
  • Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa penguatan rule of law dan efisiensi regulasi di Indonesia masih berfokus pada ekstraksi sumber daya alam dan kemudahan aktivitas ekonomi, belum pada perlindungan lingkungan yang ketat.
  • Pemerintah Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memastikan reformasi rule of law dan tata kelola yang diimbangi kebijakan lingkungan ketat, serta reformasi regulasi yang bertahap dan bertanggung jawab.

Timeline

18 Juli 2025
WALHI melaporkan penertiban kawasan hutan oleh Satgas memperburuk kondisi di lapangan, pemerintah menyerahkan lahan ke PT Agrinas tanpa landasan hukum jelas.
29 September 2025
Transparency International melaporkan total deforestasi perluasan tambang nikel di Halmahera mencapai 24 ribu hektar dari 2015 hingga 2021.
13 Oktober 2025
Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam rapat tertutup di Kertanegara.
20 April 2025
Amerika Serikat menyoroti pembatasan perdagangan Indonesia dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 mengenai Hambatan Perdagangan Luar Negeri.
21 Mei 2025
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi di sektor energi nasional.
24 Juni 2025
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menangani 74 perkara lingkungan dalam semester pertama 2025, menghasilkan PNBP Rp117,28 miliar.
30 Juni 2025
Pemerintah mengumumkan paket deregulasi kebijakan perdagangan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
23 Oktober 2025
Pemerintah menerbitkan PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, mengatur pajak karbon secara bertahap.
25 Oktober 2025
IKPI menjelaskan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon dalam PP 40/2025 sebagai instrumen efisiensi dan konservasi energi.
29 Oktober 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan PPh 21 bagi pekerja di sektor pariwisata.
2 November 2025
Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya terkait pajak dan bea cukai melalui WhatsApp.
5 November 2025
Kades Nusajati Suparno diduga menghina wartawan dengan sebutan 'bajingan' terkait pemberitaan tanah bengkok fiktif.

Fact Check

Indeks kebebasan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah 65,2, menjadikannya negara paling bebas ke-60 dari 184 negara.

Verified from 1 sources

Fakta ini disebutkan secara eksplisit dalam laporan The Indonesian Institute, mengutip '2025 Index of Economic Freedom' oleh Kim dan Roberts (2025).

Kades Nusajati Suparno diduga menghina wartawan dengan sebutan 'bajingan' melalui pesan WhatsApp setelah diberitakan soal dugaan penjualan tanah bengkok fiktif.

Verified from 1 sources

Berita dari investigasi.news secara spesifik melaporkan tuduhan ini dan menyebut nama Kades Suparno.

Dugaan kasus tanah bengkok fiktif di Nusajati merugikan warga sekitar Rp93 juta.

Verified from 1 sources

Angka kerugian ini disebutkan oleh seorang warga yang menjadi korban dalam laporan investigasi.news.

Pilar supremasi hukum di Indonesia, termasuk hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah, masih kurang baik di tahun 2025, dengan nilai di bawah rata-rata dunia.

Verified from 1 sources

Laporan The Indonesian Institute secara rinci menyajikan data indeks kebebasan ekonomi 2025 dan perbandingannya dengan rata-rata dunia.

Variabel efisiensi regulasi (logAvREoE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jejak ekologis secara langsung, namun memiliki pengaruh negatif signifikan pada periode sebelumnya, mengindikasikan adanya dampak tertunda.

Verified from 1 sources

Hasil analisis ekonometrika ARDL dalam laporan The Indonesian Institute secara jelas menyatakan temuan ini.